Wamendes PDTT prioritaskan wilayah bencana seratus hari kerja

id Projo, bukan, bubar

Wamendes PDTT prioritaskan wilayah bencana seratus hari kerja

Dari kiri Izhar, Wakil Ketua DPD Projo sulteng, Zainal Abidin Ketua DPD Projo, Astria Ketua Cyber Projo DPD Sulteng dan Hartono Taula Sekretaris, dalam jumpa pers di Palu, Sabtu (26/10).(ANTARA/Sulapto Sali).

Kemendes ini kan disebut kementerian sapu jagat, semua masuk, seperti perekonomian, sosial dan seterusnya. Jadi itu menjadi program orentasi utama kita
Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi akan menjadikan wilayah bencana di Sulawesi Tengah, sebagai salah satu prioritas kerja seratus harinya.

"Pak Budi Arie Setiadi, Ketua Projo, setelah diangkat Wamendes PDTT, menjadikan Sulteng salah satu prioritas utama kerja seratus harinya," kata Ketua DPD Projo Sulteng, Zainal Abidin, dalam jumpa pers, di Palu, Sabtu.

Wawendes, kata Zainal, akan melakukan pemberdayaan desa, pemberian permodalan kemudian bantuan koperasi dan keterlibatan Kementerian Koperasi bagi masyarakat wilayah terdampak bencana Sulteng.

"Kemendes ini kan disebut kementerian sapu jagat, semua masuk, seperti perekonomian, sosial dan seterusnya. Jadi itu menjadi program orentasi utama kita," katanya.

Namun sebelumnya, kata Ketua organisasi relawan pendukung Jokowi di Sulteng ini, pihaknya akan terlebih turun ke lapangan daerah-daerah yang terkena bencana seperti Palu, Sigi dan Donggala.

"Dimasukan dalam program, dan kita sudah bicarakan tiga hari lalu saya dari Jakarta ketemu sama beliau. Kata dia itu menjadi program seratus hari kerjanya. Intinya akan ada perhatian dan program khusus untuk korban dan terdampak bencana," ujarnya.

Kemudian, kata dia, secara universal seluruh Sulawesi Tengah menjadi juga program kerja Wawendes PDTT untuk mengakomodir suara dan kepentingan masyarakat kalangan bawah dan pedesaan.
DPD Projo sulteng bersama Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi di Jakarta. (ANTARA/HO/Dok. Projo Sulteng)

Selanjutnya, kata Zainal, terkait kondisi politik pascapelantikan Presiden/Wakil Presiden dan para Kabinet Indonesia Maju, DPD Projo Sulteng memberi klarifikasi terkait adanya isu-isu Projo bubar.

"Projo tidak bubar, namun tugas Projo sudah selesai dan mundur dari kanca politik. Jadi kalaupun bubar ada mekanismenya. Jadi mohon dipahami bahwa itu beda arti Projo akan bubar, tetapi tugas Projo sudah selesai," katanya.

Projo kata Zainal, tidak bisa lagi mendukung Joko Widodo menjadi calon Presiden dalam priode berikutnya, karena Jokowi sudah menjabat dua sebagai Presiden.

"Karena jelas nama organisasi kita adalah Projo, Pro Jokowi, sementara Jokowi sudah tidak bisa lagi memimpin dipriode ketiga. Itu yang dimaksud projo mundur dari kanca politik berikutnya," jelasnya.

Juga kata dia, Projo tidak pernah mengatakan akan menjadi oposisi karena tidak dapat jatah menteri. 

"Kemudian dengan masuknya pak Probowo masuk dalam kabinet, yang sebelum Pilpres ada kubu 01/02, menandakan berakhirnya dua kubu ini. Sekarang kita kembali kepada 03 yaitu persatuan Indonesia, dan membangun bangsa bersama," tandasnya.***