Semarang (antarasulteng.com) - Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh
Yuwono, menilai jika Partai Demokrat tetap bersikukuh menunjuk Ruhut
Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR justru hal itu akan merugikan
partai.
"Itu justru menunjukkan Demokrat mau menang sendiri, tidak terbuka
terhadap kritik, tidak terbuka menerima masukan pihak lain. Yang rugi
sendiri kan Demokrat kalau `ngotot` seperti itu," katanya di Semarang,
Rabu.
Menanggapi penolakan sejumlah anggota Komisi III DPR atas
penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi itu, ia mengakui penolakan
tersebut bisa dimaklumi dan seharusnya penolakan diterima oleh Partai
Demokrat.
Menurut pengajar FISIP Undip itu, sebenarnya permasalahannya
sekarang ini terletak pada Demokrat, bukan pada Ruhut. Sebab, Demokrat
tetap saja bersikeras menunjuk Ruhut meski mendapatkan reaksi penolakan.
"Intinya sebenarnya kebijakan Demokrat. Seharusnya tidak perlu
membawa konflik internal ke DPR, cukup diselesaikan di ranah partai.
Kalau seperti ini kan jadi rugi sendiri bagi Partai Demokrat," katanya.
Ia menjelaskan persoalan itu sebenarnya merupakan imbas konflik
antara Anas Urbaningrum dengan Kubu Cikeas dengan pendirian ormas
Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) sehingga "orang-orang" Anas
diganti.
Teguh mengatakan persoalannya semakin berlarut karena Demokrat
tetap bersikukuh menunjuk Ruhut yang dinilai kontroversial karena cara
komunikasinya yang mungkin terkesan vulgar meski mendapatkan penolakan.
"Saya rasa Demokrat harus rapat lagi untuk membahas alternatif lain
pengganti Ruhut. Demokrat kan juga punya banyak kader-kader lain yang
bisa ditunjuk sebagai Ketua Komisi III. Apakah harus Ruhut?," katanya.
Dengan tetap bersikerasnya Demokrat mempertahankan penunjukan
Ruhut, kata dia, juga membuat elektabilitas dan popularitas partai
tersebut turun yang tentunya memengaruhi peluang pada Pemilu 2014.
Semakin Demokrat "ngotot" mempertahankan penunjukan Ruhut sebagai
Ketua Komisi III DPR, kata Teguh, elektabilitas dan popularitas Demokrat
akan semakin turun dan sangat merugikan bagi partai itu ke depan.
Berita Terkait
Ruhut: Presiden Jokowi ajak masyarakat pakai masker saat kunjungan ke NTT
Kamis, 25 Februari 2021 8:23 Wib
Hotma Sitompul dikonfirmasi soal pembayaran saat bantu kasus hukum di Kemensos
Sabtu, 20 Februari 2021 6:51 Wib
KPK panggil Hotma Sitompul terkait kasus bansos
Jumat, 19 Februari 2021 13:27 Wib
Presiden Jokowi saksikan pengucapan janji Hakim MK
Kamis, 30 April 2020 11:23 Wib
Ruhut Digugat Pemuda Muhammadiyah Ke MKD
Sabtu, 30 April 2016 19:26 Wib
Ruhut Optimistis Soal Pasal Penghinaan Presiden
Kamis, 13 Agustus 2015 18:53 Wib
Ruhut Bicara Politik Di Warung Kopi Palu
Kamis, 26 September 2013 9:27 Wib
Hotma Sitompul Diperiksa KPK
Kamis, 1 Agustus 2013 10:47 Wib