Pemkab Sigi dapat bantuan APD dari IKAPTK

id APD,CORON,PEMKAB SIGI,SIGI,BUPATI SIGI

Pemkab Sigi  dapat bantuan APD dari IKAPTK

Wakil Ketua IKAPTK Kabupaten Sigi, Anwar menyerahkan bantuan APD berupa 20 lembar baju pelindung diri, kepada Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta, di Sigi, Selasa (21/4) (ANTARA/HO/Humas Pemkab Sigi)

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mendapat bantuan alat pelindung diri (APD) berupa baju hamzat dari Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) setempat.

"Bantuan ini akan diteruskan kepada tenaga medis untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya," ucap Bupati Sigi, Mohammad Irwan Lapatta di Sigi, Selasa.

Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) menyerahkan bantuan baju pelindung diri untuk tenaga medis sebanyak 20 lembar, diserahkan kepada Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta.

Penyerahan bantuan itu dilakukan oleh Wakil Ketua IKAPTK Kabupaten Sigi, Anwar, berlangsung di ruang kerja Bupati Sigi.

"Saya berterima kasih banyak dan memberikan apresiasi kepada IKAPTK atas bantuan APD untuk tenaga medis," sebut Irwan Lapatta.

Bupati menyebut bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian sosial dan rasa kemanusiaan yang tanpa melihat latarbelakang agama, suku dan antargolongan.

Bupati mengakui bahwa upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19, perlu adanya kerja sama semua pihak.

Sebab, menurut dia, penanggulangan bencana non-alam ini bukanlah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan semua komponen masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh agama, adat juga perlu berperan secara bersama-sama memutus rantai penyebaran corona.

"Partisipasi positif dari setiap individu hingga kelompok menjadi kunci utama penanganan wabah ini, dimulai dari menumbuhkan kesadaran diri untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, sampai partisipasi melalui sumbangan materi maupun tenaga," ujar Bupati.

Dirinya berharap penanggulangan dengan mengedepankan kebersamaan terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing.