Pemerintah Malaysia perpanjang PKP hingga 12 Mei 2020

id Malaysia,PKP

Pemerintah Malaysia perpanjang PKP hingga 12 Mei 2020

Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pidato khusus di Kantor Perdana Menteri Malaysia yang disiarkan secara live di televisi pemerintah, Kamis malam. ANTARA Foto/Agus Setiawan (1)

Berdasarkan data-data yang dibentangkan kepada saya oleh Kementerian Kesehatan, saya dapati bahwa usaha-usaha untuk membendung wabah COVID 19 masih perlu diteruskan,
KUALA LUMPUR (ANTARA) - Pemerintah Malaysia memperpanjang masa Perintah Kawalan Perbuatan (MCO) dalam rangka membendung penyebaran pandemik COVID-19 sampai 12 Mei 2020, sehingga ini merupakan perpanjangan yang ke empat kalinya.

Pengumuman tersebut disampaikan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pidato khusus di Kantor Perdana Menteri Malaysia yang disiarkan secara live di televisi pemerintah, Kamis malam.

"Berdasarkan data-data yang dibentangkan kepada saya oleh Kementerian Kesehatan, saya dapati bahwa usaha-usaha untuk membendung wabah COVID 19 masih perlu diteruskan," katanya.

Walaupun angka-angka menunjukkan perkembangan yang positif, ujar dia, langkah-langkah yang diambil hendaklah diteruskan sampai ke satu masa dimana semua yakin wabah COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya.

"Sehubungan itu, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang direncanakan berakhir pada 28 April 2020 akan dilanjutkan untuk tempo dua minggu lagi, iaitu sehingga 12 Mei 2020," katanya.

Dalam tempo ini, ujar dia, pemerintah akan menilai data-data terkini yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menentukan langkah seterusnya.

"Saya tidak menolak kemungkinan bahwa PKP akan dilanjutkan lagi selepas ini. Ini bermakna, saudara-saudari mungkin tidak boleh menyambut hari raya di kampung," katanya.

Muhyiddin menegaskan yang boleh bekerja adalah sektor-sektor yang diberi izin.

"Saudara-saudara masih tidak boleh bekerja, kecuali bagi mereka yang bekerja dalam sektor yang diperbolehkan. Perniagaan juga masih belum boleh dibuka sepenuhnya," katanya.

Walau bagaimanapun, ujar dia, jika kasus-kasus COVID-19 terus mencatatkan penurunan yang kentara pemerintah kemungkinan akan melonggarkan pembatasan secara bertahap dalam beberapa sektor termasuk sektor sosial.

"Ini untuk membolehkan saudara-saudari menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Majelis Keselamatan Negara sedang menyusun rencana yang menyeluruh mengenai perkara ini," katanya.

Dengan kemungkinan pelanjutan tempoh PKP, ujar dia, pemerintah sedang mengkaji kaedah untuk memulihkan ekonomi atau "revive the economy" secara bertahap.

"Ini termasuk menyusun Rencana Pemulihan Ekonomi jangka pendek dan sederhana bagi memastikan aktivitas ekonomi dapat dibangkitkan semula dengan pantas setelah tempo PKP berakhir," katanya.

Sehubungan itu pihaknya telah mengarahkan Kementerian Keuangan dan Unit Perancang Ekonomi, Kantor Perdana Menteri untuk menyusun Rencana Pemulihan Ekonomi jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang yang menyeluruh.

Baca juga: Malaysia tambah dua jam waktu aktivitas pasar
Baca juga: Malaysia tegaskan berkomitmen lindungi kepentingannya di Laut China Selatan
Baca juga: Menag Malaysia bantu TKI di Cyberjaya