Rembuk Nasional Energi Kembali Dilanjutkan Di Palu

id rembug nasional

Rembuk nasional ini terbuka untuk semua kalangan guna menghimpun gagasan pembangunan potensi kemaritiman."
Palu (antarasulteng.com) - Rembuk Nasional menggali potensi energi dan pangan maritim dari daerah untuk Indonesia Raya kembali dilanjutkan di Palu, setelah enam kali rembuk nasional sebelumnya dilaksanakan di sejumlah daerah.

Ketua Panitia Pelaksana Idham Chalid di Palu, Jumat, mengatakan rembuk nasional kali ini dilaksanakan di Palu pada 15 Oktober 2014.

"Ini lanjutan dari Jakarta, Balikpapan, Makassar dan Medan," katanya.

Dia mengatakan sejumlah pembicara akan dihadirkan dalam acara tersebut Institut Lembang Sembilan Alwi Hamu, Dirjen Kesbangpol RI, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Ekonomi Kreatif, Bappeda Sulawesi Tengah dan Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

Rembuk nasional tersebut bertujuan memperoleh bahan masukan secara terukur dan operasional yang dapat dijabarkan terkait bidang transportasi maritim, sumber daya energi dan mineral maritim, perikanan dan pangan.

Selain itu mendapatkan masukan dari orang-orang yang dianggap profesional dan memiliki integritas untuk pemetaan potensi unggulan sesuai visi dan misi pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla selama lima tahun ke depan berbasis maritim.

"Pemerintahan Jokowi-JK ke depan salah satunya terfokus pada konsep daya saing negara maritim," kata Idham.

Menurut Idham secara operasional untuk mewujudkan negara maritim, pemerintahan Jokowi-JK perlu kekuatan dan komitmen dalam menjaga kedaulatan teritorial laut Indonesia.

Idham mengatakan kedaulatan maritim akan menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

Hal-hal inilah kata Idham yang perlu dirembukkan dalam satu forum nasional dengan menggali potensi daerah masing-masing.

Rembuk nasional ini terbuka untuk semua kalangan guna menghimpun gagasan pembangunan potensi kemaritiman. (A055)