Palu, (antarasulteng.com) - Koalisi Merah Putih di DPRD Provinsi Sulawesi
Tengah tidak akan menguasi seluruh jabatan pada alat kelengkapan DPRD
setempat seperti halnya yang terjadi di DPR RI.
"Kita tidak ingin seperti di pusat (DPR RI), sapu bersih. Meskipun
kekuatan kita bisa menguasai alat kelengkapan DPRD," kata Wakil Ketua
Fraksi Amanat Sejahtera (gabungan PAN-PKS) Rusli Dg Pallabi di Palu,
Kamis.
Dia mengatakan di DPRD Sulawesi Tengah jabatan pada alat kelengkapan DPRD akan disepakati secara musyawarah dan mufakat.
"Harus ada pembagian merata," katanya.
Rusli mengatakan kalkulasi blok politik di DPRD saat ini lebih dari
setengah jumlah anggota DPRD dikuasai koalisi merah putih yakni 26 kursi
dari 45. Sementara Koalisi Indonesia Hebat hanya 19.
"Tapi kita ingin tetap musyawarah mufakat," katanya.
Rusli mencontohkan jika jabatan ketua komisi dipegang oleh partai
dari Koalisi Merah Putih maka wakilnya boleh saja dari partai Koalisi
Indonesia Hebat.
Dia mengatakan blok politik antara DPRD dan eksekutif sulit terjadi
karena Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola adalah Ketua DPD
Gerindra.
"Kalau kita blok-blokan di sini tidak etis secara politik. Gubernur
orang kita juga. Tidak ada orang lain. Kepentingan kita sama yakni
membangun daerah," katanya.
Mengenai siapa saja yang diprediksi memegang jabatan ketua komisi, Rusli tidak bersedia memberikan keterangan.
"Silahkan tanya langsung ke masing-masing ketua fraksinya," katanya.
Anggota Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB dan PPP) Nahrudin
juga mengaku tidak tahu siapa saja yang akan ditempatkan sebagai ketua
komisi.
"Yang saya tahu baru pembagian anggota komisi. Kami di Fraksi PKB
empat orang, masing-masing satu komisi satu orang," katanya.
Belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD provinsi karena hingga saat
ini pimpinan DPRD belum dilantik. Pelantikan itu terhambat karena
Menteri Dalam Negeri belum menandatangani surat keputusan pimpinan DPRD
definitif.
Saat ini DPRD Sulteng masih dipimpin ketua dan wakil ketua sementara
yakni Aminuddin Ponulele dari Partai Golkar dan Alimuddin Paada dari
Gerindra. (skd)
Berita Terkait
DPRD Kabupaten Sigi menetapkan ranperda dan pansus bahas LKPJ bupati tahun 2023
Selasa, 30 April 2024 21:17 Wib
KPU Kabupaten Sigi tunda penetapan anggota DPRD terpilih Pemilu 2024
Sabtu, 27 April 2024 11:44 Wib
PAD naik 170 persen dalam tiga tahun; DPRD Morut apresiasi pemerintahan Delis-Djira
Selasa, 23 April 2024 19:06 Wib
DPRD Lombok Tengah dukung peningkatan produksi UMKM
Jumat, 19 April 2024 10:08 Wib
Tiga jam lebih Bupati dan Wabup Morut bersilaturahmi di kediaman Ketua DPRD
Kamis, 11 April 2024 0:57 Wib
DPRD Sigi sebut pentingnya dasar hukum program Sigi Religi dan Masagena
Minggu, 31 Maret 2024 12:42 Wib
DPRD dan Pemkab Sigi tetapkan perda layanan kesehatan dan pendidikan
Jumat, 29 Maret 2024 12:56 Wib
Pansus II DPRD Palu usulkan ubah nama Kelurahan Vatutela
Kamis, 28 Maret 2024 11:53 Wib