Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, merespons positif rencana vaksinasi berbayar meski belum ada kepastian kapan pelaksanaannya.
"Kalau memang program nasional, kami harus mengikuti. Kita tunggu saja kapan tibanya di Balikpapan," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dr. Andi Sri Juliarty di Balikpapan, Kamis (15/7).
Menurut Kadinkes Juliarty, vaksinasi berbayar tersebut untuk mempercepat jumlah warga yang divaksin agar segera tercipta kekebalan kelompok (herd immunity).
Vaksin yang akan digunakan bukan dari menyisihkan vaksin untuk masyarakat umum yang gratis, melainkan diadakan terpisah. Pembeliannya pun, kata dia, tidak menggunakan dana APBN, tetapi dari BUMN.
Sebelum ditunda Pemerintah karena banyaknya penolakan, lanjut dia, vaksin berbayar itu direncakan bisa didapatkan di Apotek Kimia Farma, yang juga menyediakan tenaga paramedis untuk menyuntikkannnya.
"Yang penting bagi kita itu, ya, cepat divaksin, biar bisa ke mana-mana lagi tanpa harus waswas berlebihan," kata Bambang, pengusaha berbagai jasa layanan pengeboran minyak dan gas dalam kesempatan terpisah.
Saat ini karena jumlah vaksin yang disediakan pemerintah masih terbatas, kata dia, pemberiannya harus antre.
Sampai dengan Juni lalu, Pemerintah menerapkan sistem prioritas berdasarkan risiko terpapar dan pekerjaan sehingga tenaga kesehatan menjadi yang paling pertama menerima vaksin, kemudian tentara, polisi, dan pegawai negeri sipil, lalu lanjut usia.
Sejauh ini juga ada program vaksinasi gotong royong, yaitu vaksinasi yang dilaksanakan perusahaan atau lembaga terhadap karyawannya. Dalam program ini, perusahaan membeli vaksin lewat jalur terpisah dari pengadaan vaksin gratis.
Vaksinasi gotong royong mendapat dukungan dari Kadin dan Apindo.
Saat ini Kemenkes bersama Bio Farma tengah menyusun teknis dan pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu berbayar tersebut.
Sementara itu, vaksinasi gratis terus berjalan di Balikpapan dengan melibatkan banyak lembaga pemerintah sebagai penyelenggara, seperti kalangan perbankan BUMN, TNI, dan Polri.
