Presiden Minta Menteri-menteri Berkoordinasi Tangani Eks Gafatar

id Johan, budi

Presiden Minta Menteri-menteri Berkoordinasi Tangani Eks Gafatar

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP (antara)

Presiden menyampaikan ke menteri-menteri untuk menanganinya, para menteri agar berkoordinasi termasuk dengan pemerintah daerah
Jakarta (antarasulteng.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam penanganan warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang saat ini sedang berjalan.

"Presiden menyampaikan ke menteri-menteri untuk menanganinya, para menteri agar berkoordinasi termasuk dengan pemerintah daerah," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan keputusan untuk mentransmigrasikan eks Gafatar ke Kalimantan hingga saat ini belum merupakan keputusan yang final.

"Belum ada keputusan. Presiden sampaikan ke menteri terkait untuk menanganinya. Keputusan mentransmigrasikan belum final," katanya.

Ia menyebutkan pemerintah melalui instansi terkait seperti Kemensos dan Kemendagri sedang melakukan penanganan terhadap eks Gafatar.

"Biar menterinya yang koordinasi denagn masing-masing pemda. Proses sedang berjalan tapi keamanan warga tetap menjadi prioritas," katanya.

Ia menyebutkan keputusan penanganan lanjutan eks Gafatar harus memperhatikan berbagai faktor terutama keselamatan warga.

Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos)  Khofifah Indar Parawansa menegaskan, eks anggota Gafatar yang ingin
memilih untuk ikut program transmigrasi, syarat utamanya adalah keagamaan dan keindonesiaan mereka harus benar-benar clear atau bersih dari unsur sesat.

"Jika ingin mengikuti program transmigrasi maka akan ditransmigskan secara formal, tapi dengan catatan sisi keindonesiaan dan keagamaan mereka memang harus clear," kata Mensos di Jakarta, Senin (25/1)

Mensos mengatakan, saat ini proses identifikasi terus dilakukan terhadap eks Gafatar yang sudah dipulangkan dan ditampung sementara di transito di daerah asal mereka.

Dia mengatakan sejak pemulangan eks anggota Gafatar dari penampungan di Kalimantan Barat sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pemerintah menyiapkan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sebagai wilayah transmigrasi karena di dua provinsi tersebut memang terdapat program transmigrasi.

Sebelumnya eks anggota Gafatar sudah dipulangkan dan saat ini ditampung di transito di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta.