Kota Palu (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama telah mencapai 79,5 persen atau setara dengan 1.698.743 jiwa.
“Capaian Sulawesi Tengah sudah melebihi dari standar secara nasional yakni 70 persen. Sebesar 79,5 persen itu data 20 Januari 2022,” sebut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, dr Jumriani Yunus di Palu, Selasa.
Menurut dr Jumriani, banyak penduduk Sulawesi Tengah yang masih terpengaruh dengan hoaks tentang vaksin. Sebagian besar merupakan kalangan usia lanjut usia (lansia).
“Mereka tidak mau divaksin karena terpengaruh sama berita di media sosial tentang vaksin," tuturnya.
Saat ini kabupaten/kota di Sulawesi Tengah masih membuka pelayanan vaksinasi COVID-19. Pemerintah pun melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga di wilayah-wilayah pedesaan.
“Sekarang apa-apa itu harus tunjukkan surat vaksin, itu salah satu cara pemerintah agar masyarakat mau divaksin. Ini demi kebaikan kita semua,” jelasnya.
Pelayanan vaksinasi COVID-19 di Sulawesi Tengah juga mendapat bantuan TNI/Polri. Selain membantu penyuntikan vaksin, Polri juga membantu menggelar sosialisasi, edukasi dan razia vaksin.
“Ini sangat membantu ya, jadi sebelum divaksin, lagi-lagi masyarakat akan diberi edukasi,” terangnya.
“Pernah dalam sehari kita bisa capai 30 ribu dosis untuk semua kabupaten/kota. Mudah-mudahan capaian vaksinasi ini terus meningkat,” tambahnya.
Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah berharap agar masyarakat menjadikan vaksin COVID-19 sebagai kebutuhan bukan sebuah keharusan untuk dijadikan sebuah pelengkap persyaratan. dr Jumriani juga mengimbau agar masyarakat Sulawesi Tengah tidak lagi percaya dengan hoaks tentang vaksin.
“Vaksin ini aman karena sudah diuji. Sebelum divaksin pasti akan di periksa kesehatannya, diminta kejujurannya. Hasil pemeriksaan akan menentukan layak divaksin atau tidak. Petugas kesehatan tidak ada sembarangan melakukan vaksin,” jelas dr Jumriani.
Saat ini pelayanan booster juga telah dibuka untuk umum. Kabupaten/kota juga bisa mengajukan permintaan booster di Dinas Kesehatan.
"Kabupaten/kota yang mau silahkan ajukan permintaan," demikian dr Jumriani.
