Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura sehingga dapat mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara atau transnasional.
"Polri sebagai lembaga penegak hukum tentunya menyambut baik perjanjian ekstradisi tersebut," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, modus kejahatan terus berkembang di tengah perkembangan zaman dewasa ini sehingga tantangan penegakan hukum semakin kompleks. Pelaku kejahatan bahkan sudah mulai memanfaatkan perkembangan teknologi.
Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, Sigit mengungkapkan pelaku kejahatan bisa bergerak tanpa melihat batas negara sehingga diperlukan adanya kerja sama dan sinergi antarnegara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional.
"Dalam proses penegakan hukum, hal itu akan semakin mengoptimalkan pencegahan serta pengungkapan kasus kejahatan transnasional ke depannya," ujarnya.
Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu sehingga hal itu berpotensi akan berdampak terhadap stabilitas keamanan.
Dengan adanya perjanjian ekstradisi, Sigit meyakini akan meningkatkan peran kepolisian dalam rangka penegakan hukum di kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, hingga terorisme dan lainnya.
"Semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia dan mencegah adanya gangguan stabilitas keamanan," ucap Sigit.
Ia mencontohkan Polri saat ini sedang membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Selain pencegahan, Kortas akan memperkuat kerja sama hubungan internasional hingga pelacakan aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara (tracing recovery asset).
Mantan Kadiv Propam Polri itu mengingatkan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi memerlukan upaya fundamental dan lebih komprehensif. Dengan pencegahan sebagai langkah fundamental, kepentingan rakyat terselamatkan dan korupsi dapat dicegah.
"Dengan adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka hal itu menghindari terjadinya kerugian negara. Selain itu, untuk pemulihan kerugian negara yang diakibatkan dari praktik korupsi, maka akan dilakukan 'tracing' dan 'recovery asset'," tutur Sigit.
Sigit mengungkapkan bahwa terkait penanganan tindak pidana korupsi, pada tahun 2021 nilai kerugian negara menurun 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, keuangan negara yang berhasil diselamatkan Polri meningkat 18,5 persen.
Ia menyampaikan sepanjang tahun 2021, Polri telah menyelesaikan 2.601 kasus kejahatan transnasional atau setara dengan 52 persen dalam penyelesaian perkara. Angka itu di luar dari tindak pidana narkoba.
Sementara itu jumlah kejahatan transnasional yang dilaporkan pada tahun 2021 sebanyak 5.000 kasus. Angka itu menurun 698 kasus atau 12,2 persen dibandingkan tahun 2020. Kemudian, penyelesaian perkara sebanyak 2.601 kasus.
Angka tersebut meningkat 630 kasus atau 31,9 persen. Adapun, kejahatan transnasional yang paling banyak terungkap adalah terkait siber, pencucian uang, perbankan, dan uang palsu.
Berita Terkait
Perjanjian ekstradisi RI-Singapura perkuat penegakan hukum
Sabtu, 23 Maret 2024 12:51 Wib
Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura permudah buru 247 buronan
Kamis, 27 Januari 2022 22:12 Wib
Legislator: Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura momentum bersejarah
Rabu, 26 Januari 2022 16:02 Wib
Pemerintah Indonesia-Singapura sepakati perjanjian ekstradisi
Selasa, 25 Januari 2022 15:06 Wib
Korea Utara akan putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia
Jumat, 19 Maret 2021 10:05 Wib
Inggris akan tangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong
Senin, 20 Juli 2020 12:53 Wib
India ekstradisi terduga dalang serangan Mumbai 2008
Selasa, 30 Juni 2020 5:29 Wib
Amerika Serikat tolak ekstradisi istri diplomat ke Inggris
Jumat, 24 Januari 2020 19:30 Wib