Wali Kota Palu: Pendidikan politik kepada masyarakat harus masif

Palu (ANTARA) - Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah Hadianto Rasyid mengatakan pendidikan politik kepada masyarakat harus masif dilaksanakan, baik melalui Pemerintah Daerah (Pemda), penyelenggara pemilu maupun partai politik.

"Bicara soal politik tidak terlepas dari demokrasi, begitu pun sebaliknya," kata Hadianto saat membuka kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat upaya meningkatkan partisipasi pada Pemilu dan Pilkada 2024 yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu, Rabu.

Menurut dia, mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang konteks politik maka masyarakat harus diberi penguatan supaya mereka memahami kebenaran-kebenaran dalam berdemokrasi, apa yang boleh dan tidak boleh dalam aturan konstitusi.

Pada kontestasi Pemilu 2024, diharapkan kecerdasan politik semakin tumbuh di masyarakat supaya pemilih tidak bersikap apatis atau memilih jalur golongan putih (golput).

"Ini sudah menjadi tugas kita bersama mengedukasi warga ikut terlibat aktif demi mewujudkan pesta demokrasi yang mana dan tertib," ujarnya.

Ia mengemukakan, setiap institusi memiliki peran masing-masing, oleh karena itu peran tersebut perlu menciptakan kondisi yang positif dalam membangun kesadaran publik peduli terhadap demokrasi.

Ia juga mengingatkan masyarakat bijak menerima informasi dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi (TIK), karena di era modern saat ini beragam informasi dapat disadur melalui saluran atau kanal TIK.

"Edukasi maupun pendidikan politik harus menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan ikut-ikutan berpolitik praktis. Pemda melalui Kesbangpol sebagai instansi teknis berkewajiban menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat supaya menjadi pemilih cerdas," tutur Hadianto.