Palu, (Antaranews Sulteng) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan masih ada perbedaan data soal elektrifikasi kelistrikan di tingkat Pemerintah Pusat.
"Contohnya rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 sebesar 86,94 persen, namun data yang dirilis Kementerian Energi pada September 2017 sebesar 83,77 persen," kata Gubernur Longki dalam rilisnya, Selasa.
Hal itu disampaikan gubernur yang diwakili Asisten III Setda Sulteng, Mulyono, saat membuka Fokus Group Diskusi (FGD), Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Sulteng terkait Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Propinsi (RUKD-P), di Kota Palu, Senin (30/4).
Menurut gubernur, dengan perbedaan persepsi dalam memperoleh data tersebut, kiranya perlu menjadi perhatian. Karena satu parameter yang berbeda, akan menyulitkan dalam pengambilan kebijakan.
Gubernur berharap semua pihak terkait, dapat menyamakan persepsi dalam pengambilan data dan sebisa mungkin, data itu diperoleh dari fakta-fakta di lapangan, bukan sekedar metode-metode pendekatan di atas kertas, yang didasari asumsi semata.
Kegiatan tersebut, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dimana salah satu kewenangan pemerintah provinsi yakni menetapkan RUKD. RUKD ditetapkam sebagai kebijakan daerah dalam merencanakan pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik, mulai dari bidang pembangkit, transmisi hingga distribusi, guna memenuhi kebutuhan listrik di wilayah.
Bagi gubernur, peran RUKD sangat strategis dalam proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sekaligus menjadi mata rantai penggerak arah kebijakan daerah, dalam dinamika pembangunan di bidang tersebut, untuk kurun waktu 20 tahun ke depan.
Menurut gubernur, salah satu faktor penentu dalam pengambilan kebijakan di bidang itu, adalah ketersediaan data yang akurat dan terpercaya. Untuk mendapatkan data itu, diperlukan kesamaan persepsi dari seluruh unsur yang terlibat, dimulai dari birokrasi, praktisi, pengusaha maupun akademisi.
Terkait dengan tema kegiatan, dari realita menjadi data, gubernur berharap, data yang dimasukan untuk penyusunan RUKD, diperoleh secara objektif, sesuai kenyataan yang ada di lapangan.
"Dengan tersedianya data yang valid dan terpercaya, diharapkan bisa menjadi kerangka acuan dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat dan lebih terarah di masa mendatang. Sekaligus menguntungkan bagi semua pihak, baik dari sisi penyedia energi listrik maupun dari sisi konsumen listrik," tutup Gubernur Longki.
Baca juga: 47 ribu pelanggan listrik di Palu menunggak
Gubernur: masih ada perbedaan data elektrifikasi listrik
Gubernur Sulteng Longki Djanggola (Foto Antara/dok)
...perbedaan persepsi dalam memperoleh data tersebut, kiranya perlu menjadi perhatian.
