Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta persoalan tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak dipolitisasi.
"Saya sungguh sangat berharap, dengan Menteri Ketenagakerjaan mewakili pemerintah, untuk tenaga kerja asing ini tidak dikembangkan lagi untuk dimobilisasi demi kepentingan politik. Kalau itu yang terjadi, ini tidak akan selesai, sangat tidak bijaksana kalau ini dikembangkan terus dari waktu ke waktu," kata Moeldoko ditemui di Bina Graha, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, dari sekitar 25 ribu pekerja yang ada di PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), hanya 3.121 tenaga kerja asing yang bekerja di tempat itu atau sebesar 10,9 persen.
Sebelumnya masyarakat resah akan isu banyaknya tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok, yang bekerja di tempat itu.
Moeldoko menjelaskan terdapat pengawas dari Kementerian Ketenagakerjaan yang memantau di masing-masing daerah.
Dia juga menegaskan aparat tetap tegas kepada warga negara asing yang tertangkap bekerja secara ilegal atau tidak mematuhi peraturan.
"Yang saya inginkan adalah adanya pemahaman bersama dari setiap masyarakat yang resah, jangan skeptis, dan jangan terprovokasi. Ternyata memang tidak seperti yang digambarkan selama ini bahwa ada jutaan tenaga kerja asing," jelas Moeldoko.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah pada Juli 2018 mencatat 5.333 orang tenaga kerja asing bekerja di 97 perusahaan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Pemprov Sulawesi Tengah pun telah mengeluarkan rekomendasi untuk deportasi TKA ilegal yang kedapatan bekerja di kawasan Kabupaten Morowali.
Baca juga: 5.333 TKA bekerja di Sulawesi Tengah
Baca juga: Gubernur minta IMIP terbuka soal data TKA
Moeldoko minta persoalan TKA Morowali tidak dipolitisasi
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko (Foto Antara/dok)
Saya sungguh sangat berharap, dengan Menteri Ketenagakerjaan mewakili pemerintah, untuk tenaga kerja asing ini tidak dikembangkan lagi untuk dimobilisasi demi kepentingan politik
