OJK dorong pengembangan hasil hutan bukan kayu di Sulteng

id KPH Dampelas Tinombo,Pemprov Sulteng,ROA,OJK

OJK dorong pengembangan hasil hutan bukan kayu di Sulteng

Kepala OJK Sulteng Gamal Abdul Kahar saat menjadi pembicara dalam kegiatan  fasilitasi mekanisme kredit dan peluang pendanaan yang dilaksanakan oleh KPH Dampelas Tinombo bekerjasama dengan Forest Investment programme, disalah satu hotel, di Palu., Rabu. (ANTARA/Muhammad Hajiji)

Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan kapasitas pelaku usaha perhutanan bisa melalui 'coaching' dan monitoring
Palu (ANTARA) - Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah Gamal Abdul Kahar mendorong para pelaku usaha di sektor kehutanan khususnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk meningkatkan produksi dan perluasan pasar.  

Dia mengatakan HHBK di Sulawesi Tengah cukup potensial dipasarkan karena tersedia dalam jumlah yang besar.

“Hasil hutan bukan kayu cukup potensial mengingat tersedia dalam jumlah yang besar namun belum dikembangkan secara optimal,” kata Gamal saat menjadi pembicara pada kegiatan fasilitasi mekanisme kredit dan peluang pendanaan di Palu, Rabu.

Kegiatan yang dilaksanakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo bekerjasama dengan Forest Investment programme, di salah satu hotel di Palu tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari industri jasa keuangan dan pelaku usaha sukses.

Gamal mengatakan dari sisi kredit dan pembiayaan yang diberikan terhadap sektor pertanian dan kehutanan masih relatif kecil, sehingga perlu sinergi antarpemangku kepentingan agar produk-produk hasil hutan bukan kayu seperti gula aren, gula semut, rotan dan hasil lainnya bisa dioptimalkan.

“Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan kapasitas pelaku usaha perhutanan bisa melalui 'coaching' dan monitoring,” ujarnya.

Baca juga : Karman Karim : Pemerintah harus intervensi HHBK Sulteng tembus pasar

OJK Sulteng dan KPH Dampelas Tinombo bahas peluang produk pasar HHBK


Selain itu, untuk mendukung pembiayaan rantai usaha hasil hutan bukan kayu bisa melalui fasilitasi pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja dan kredit investasi, penguatan produksi melalui monitoring dan pengendalian kualitas termasuk pemasaran serta penjualan.

Ia menambahkan untuk kelembagaan usaha perlu memiliki legalitas atau izin  usaha, manajemen, hingga laporan keuangan. 

Disamping itu kata dia, juga penggunaan teknologi modern dan efisien termasuk pemasaran yang kontinyu dan terdokumentasi dengan baik.

Gamal juga menjelaskan untuk strategi optimalisasi diperlukan beberapa keterlibatan para pihak diantaranya Bumdes dalam pemasaran dan penjualan produk, keterlibatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penguatan produksi dan pengendalian kualitas.

Selain itu juga keterlibatan Dinas Koperasi dan UKM dalam penguatan pemasaran melalui keikutsertaan expo, pameran, dan sebagainya. Demikian halnya keterlibatan Dinas Penanaman Modal dalam pencarian calon investor atau pembeli potensial dalam skala besar.

“Keterlibatan lembaga jasa keuangan untuk penguatan permodalan melalui skim-skim kredit yang tepat sasaran,” katanya.***
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar