Imigrasi awasi ketat orang asing masuk ke Sulteng

Palu (ANTARA) - Jajaran Imigrasi di Sulawesi Tengah tetap memperketat pengawasan orang asing yang masuk -keluar di daerah itu dengan langkah koordinasi semua pihak terkait, termasuk di dalamnya masyarakat sangat diharapkan pastisipasinya.

Kepala Imigrasi Palu, Wahyu di Palu, Senin, mengatakan memang sudah ada yang namanya tim pora (tim pengawasan orang asing) di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulteng.

Tetapi, kata dia, perlu juga peranserta masyarakat untuk ikut mengawasi di lapangan, karena personil timpora terbatas dan luas wilayah yang harus diawasi cukup besar.

Apalagi di Sulteng jarak antara satu wilayah misalkan kabupaten dengan lainnya sangat berjauhan sampai ratusan kilometer.

Karenanya, tim pora tidak hanya di bentuk di setiap kabupaten/kota, tetapi juga di tingkat kecamatan.

Namun hingga kini baru kecamatan di Kota Palu yang semuanya sudah terbentuk tim pora. "Di Palu ada delapan kecamatan dan semuanya sudah ada tim pora," kata dia.

Menurut dia, kehadiran tim pora selama ini sudah sangat membantu jajaran imigrasi, sebab di Sulteng hanya ada dua kantor imigrasi yakni Imigrasi Palu berkedududkan di Ibu Kota Provinsi Sulteng dan Imigrasi Luwuk berpusat di Kabupaten Banggai.

Khusus untuk Imigrasi Luwuk mencakup Kabupaten Banggai, Banggai Kepualan, Banggai Laut, Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Sementara Kantor Imigrasi Palu meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, Buol dan Talitoli.

Sulteng selama ini memang merupakan salah satu daerah tujuan para tenaga kerja dari luar, sebab banyak perusahaan tambang dan perkebunan.

Juga menjadi salah satu daerah destinasi yang ramai dikunjungi para wisatawan dari berbagai negara di dunia.

Di setiap kabupaten/kota di Sulteng masing-masing memiliki banyak destinasi wisata menarik dan unik sehingga banyak didatangi para wisatawan mancanegara.

Karena itu, kata Wayhu, perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat, selain untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan, juga mencegah dan mengantisipasi pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan visa dan juga izin tinggal dan bekerja.