Komisi Kesra DPRD Palu sarankan Pemkot gratiskan tes swab massal

id mutmainah ,fraksi nasdem,nasdem,corona

Komisi Kesra DPRD Palu sarankan Pemkot gratiskan tes swab massal

Ketua Komisi Kesra dan Pemerintahan DPRD Palu, Mutmainah (kiri). (ANTARA/Muhammad Hajiji)

Palu (ANTARA) - Ketua Komisi Kesra dan Pemerintahan DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, Mutmainah menyarankan kepada pemerintah kota setempat untuk melakukan tes swab corona dengan metode polymerase chain reaction (PCR), secara massal, namun gratis untuk warga di daerah itu.

“Kami sarankan Pemerintah Kota Palu agar segera melakukan tes swab massal secara gratis kepada warga,” ucap Mutmainah di Palu, Senin menanggapi adanya penambahan 16 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, yang dirilis oleh Pemprov Sulteng melalui Pusdatina pada Minggu (7/6).

Saat ini, 16 warga Palu yang dinyatakan positif terpapar virus corona itu dalam keterangan Pusdatina Sulteng tengah menjalani karantina/isolasi mandiri.

Mutmainah juga menilai pertambahan kasus positif COVID-9 di ibu kota Provinsi Sulteng itu membuktikan bahwa keberadaan posko-posko penanganan COVID-19 di perbatasan antarkabupate/kota atau memasuki Kota Palu masih kurang efektif.

“Ini bukti jika keberadaan posko di perbatasan, hanya dengan bekal alat pengukur suhu tubuh dan surat keterangan bagi warga yang keluar masuk Kota Palu sangat  tidak efektif. Karena faktanya temuan positif bukan oleh petugas perbatasan, tetapi justru swab test mandiri oleh warga,” ujar Mutmainah.

Ia menyebutkan, meskipun 16 warga yang dinyatakan positif bukan akibat tranmisi lokal, tetapi diduga kuat dari luar Kota Palu, sehingga selama mereka berada di Palu telah berinteraksi dengan banyak pihak.

"Tentu mereka telah berinteraksi dengan banyak pihak, bisa teman, saudara maupun keluarganya. Sehingga ada kemungkinan angka positif lebih dari yang telah diumumkan. Makanya swab test massal gratis adalah solusinya," tandasnya

Selain itu, Mutmainah juga menyarankan kepada Pemkot Palu melalui para petugas di perbatasan agar lebih memperketat pengawasan terhadap warga yang keluar masuk Kota Palu.

"Soal pengawasan di wilayah perbatasan, Pemkot Palu harus membahas kembali bersama pihak TNI/Polri, menggerakkan Satpol PP serta tenaga medis dalam upaya pengetatan pengawasan," kata Mutmainah.

Mutmainah yang juga Anggota Fraksi NasDem DPRD Palu ini menyarankan kepada Dinas Pendidikan setempat agar mengevaluasi kembali rencana untuk buka sekolah pada pertengahan Juli mendatang karena masih terlalu berisiko bagi para anak didik dan juga para guru untuk terkontaminasi virus corona.