Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi pada tahun anggaran 2022 mengupayakan peningkatan taraf hidup warga miskin agar lebih sejahtera dengan intervensi bedah rumah tidak layak huni sebagai salah satu program prioritas.
"Sasaran program ini tentunya warga rentan kondisi sosial ekonomi yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial dengan harapan melalui bantuan ini kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Zulkifli yang dihubungi di Palu, Selasa.
Ia memaparkan, pada program prioritas ini Pemkot Palu menyasar sekitar 40 rumah tangga diintervensi dengan dua skema, yakni bangun baru dan rehabilitasi tergantung kondisi rumah sasaran.
Rencananya, program bedah rumah dilaksanakan pada triwulan dua 2022 yang mana menggunakan dana gabungan Pemkot Palu dan Pemerintah Pusat dengan kriteria sasaran belum pernah mendapat bantuan pemerintah, baik berupa dana stimulan rumah rusak ringan, sedang dan berat akibat gempa, maupun belum mendapat bantuan hunian tetap bencana, termasuk belum mendapat bantuan bedah rumah tahun-tahun sebelumnya dan kriteria lainnya, warga sasaran haru memiliki lahan pribadi.
"Saat ini tim kami sedang melakukan pendataan di masing-masing kelurahan sebagai tahap awal. Verifikasi dan validasi tentu memakan waktu sehingga lebih awal dilaksanakan, dan proses ini akan menjadi acuan intervensi bantuan nanti sekaligus menjadi basis data kami bila program serupa masih berlanjut," kata Zulkifli menuturkan.
Ia memaparkan, program bedah rumah tidak layak huni juga sejalan dengan dengan program kota tanpa kumuh yang dicetuskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi penduduk tinggal di suatu lingkungan yang bersih dan sehat.
Dalam proses pemutakhiran di lapangan, warga di minta agar menyampaikan data secara jujur dan terbuka, supaya intervensi program tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Sebab, pemerintah tidak akan mengucurkan bantuan jika terjadi masalah teknis akibat kekeliruan data yang disampaikan.
"Pemkot Palu memiliki enam sektor prioritas yang diusung sebagai tema pembangunan yakni sektor ekonomi, infrastruktur, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, sosial kependudukan, birokrasi dan keuangan, serta sektor lingkungan yang dituangkan ke dalam 53 program menuju Palu mantap bergerak," demikian Zulkifli.
"Sasaran program ini tentunya warga rentan kondisi sosial ekonomi yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial dengan harapan melalui bantuan ini kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Zulkifli yang dihubungi di Palu, Selasa.
Ia memaparkan, pada program prioritas ini Pemkot Palu menyasar sekitar 40 rumah tangga diintervensi dengan dua skema, yakni bangun baru dan rehabilitasi tergantung kondisi rumah sasaran.
Rencananya, program bedah rumah dilaksanakan pada triwulan dua 2022 yang mana menggunakan dana gabungan Pemkot Palu dan Pemerintah Pusat dengan kriteria sasaran belum pernah mendapat bantuan pemerintah, baik berupa dana stimulan rumah rusak ringan, sedang dan berat akibat gempa, maupun belum mendapat bantuan hunian tetap bencana, termasuk belum mendapat bantuan bedah rumah tahun-tahun sebelumnya dan kriteria lainnya, warga sasaran haru memiliki lahan pribadi.
"Saat ini tim kami sedang melakukan pendataan di masing-masing kelurahan sebagai tahap awal. Verifikasi dan validasi tentu memakan waktu sehingga lebih awal dilaksanakan, dan proses ini akan menjadi acuan intervensi bantuan nanti sekaligus menjadi basis data kami bila program serupa masih berlanjut," kata Zulkifli menuturkan.
Ia memaparkan, program bedah rumah tidak layak huni juga sejalan dengan dengan program kota tanpa kumuh yang dicetuskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi penduduk tinggal di suatu lingkungan yang bersih dan sehat.
Dalam proses pemutakhiran di lapangan, warga di minta agar menyampaikan data secara jujur dan terbuka, supaya intervensi program tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Sebab, pemerintah tidak akan mengucurkan bantuan jika terjadi masalah teknis akibat kekeliruan data yang disampaikan.
"Pemkot Palu memiliki enam sektor prioritas yang diusung sebagai tema pembangunan yakni sektor ekonomi, infrastruktur, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, sosial kependudukan, birokrasi dan keuangan, serta sektor lingkungan yang dituangkan ke dalam 53 program menuju Palu mantap bergerak," demikian Zulkifli.
