Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah siap mengimplementasikan integrasi pelayan kesehatan melalui revitalisasi posyandu prima dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Posyandu prima peleburan antara Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa dengan operasional pelayanan 1x24 jam," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palu Indarwati yang dihubungi di Palu, Rabu.
Ia menjelaskan, posyandu prima berbeda dengan posyandu pada umumnya, di mana posyandu prima lebih kepada integrasi pelayanan yang tidak terbatas hanya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Di sektor kesehatan, pelayanan program dicanangkan Kemenkes tersebut diperluas mencakup layanan kesehatan remaja, orang dewasa termasuk masyarakat lanjut usia (lansia) pada masing-masing wilayah.
"Kehadiran posyandu prima tidak mempengaruhi pelayanan Puskesmas, justru kehadiran posyandu prima sangat membantu pusat kesehatan lainnya milik pemerintah," ujar Indrawati.
Ia mengemukakan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) Kementerian Kesehatan terkait implementasi pelayanan meskipun Pemerintah Pusat telah mencanangkan program tersebut.
Ia menjelaskan, rencananya, tahun 2023 Kota Palu memiliki 46 posyandu prima sebagaimana usulan Dinkes ke Kementerian Kesehatan.
"Kota Palu memiliki 46 kelurahan, maka setiap kelurahan wajib memiliki posyandu prima, yang mana gambaran umum pelayanan di fasilitas kesehatan melibatkan kader atau memuat unsur Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)," tutur Indrawati.
Ia menambahkan, percepatan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Pusat selanjutnya ditransformasikan dengan program prioritas Pemkot Palu di sektor kesehatan sehingga berkesinambungan untuk jangka menengah dan jangka panjang.
"Program ini kemungkinan baru bisa maksimal pada tahun 2023, karena sejumlah instrumen pendukung masih dalam penggodokan oleh Pemerintah Pusat. Tentu kehadiran fasilitas ini sangat membantu respon pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan," demikian Indrawati.
