Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar seluruh Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) menjadi agen perubahan dalam sistem birokrasi.
"Keluarga besar IKAPTK harus menjadi agen perubahan karena dalam sistem birokrasi saat ini belum menjadi seperti apa yang diharapkan," kata Mendagri Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam pelantikan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP IKAPTK) Sulawesi Tengah periode 2022-2027 di Palu, Sabtu.
Dia mengatakan, sistem birokrasi yang saat ini dikerjakan oleh sebagian dari alumni Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) belum memberikan kepuasan bagi masyarakat Indonesia.
Sebagian sistem itu, lanjut Tito, dianggap sebagai birokrasi yang rumit karena kerja-kerja yang dilakukan masih berjalan normatif serta kurangnya kreativitas dan inovasi sebagai pengabdi maupun pelayan masyarakat.
"Tidak bisa mengingkari masih banyak stigma kesan di masyarakat kalau birokrasi yang dikerjakan itu rumit karena masih berpikir sebagai penguasa sehingga misi melayani itu tidak berjalan dengan baik," jelas Mantan Kapolri Tito.
Oleh karena itu, Mendagri mendorong agar IKAPTK menjadi ujung tombak perubahan dalam sistem birokrasi sesuai yang dikehendaki oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Sistem birokrasi yang menjadi tujuan adalah meninggalkan kesan yang rumit menjadi lebih fleksibel serta mampu beradaptasi dengan revolusi teknologi secara cepat.
Tito juga menyebut, bahkan revolusi mental sampai cara berpikir untuk berani melakukan terobosan di lingkungan pemerintahan vertikal seperti TNI/Polri hingga Pengadilan harus dapat dimotori oleh ASN yang berasal dari IKAPTK sebagai agen pemerintahan.
"Karena alumni pendidikan Kepamongprajaan adalah profesi yang khusus dilatih untuk ilmu Pemerintahan, sehingga diharapkan menjadi agen perubahan dari kultur yang rumit menjadi yang lebih baik," demikian Tito.
