Palu (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (BPKP Provinsi Sulteng), mengingatkan panitia musyawarah nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Munas KAHMI) agar mengelola dengan penggunaan dana bantuan hibah Rp14 miliar.
"Kami sudah membaca bahwa ada pro kontra soal dana hibah Munas KAHMI Rp14 Miliar, oleh karena itu harus digunakan dengan baik," kata Kepala BPKP Provinsi Sulteng, Evenri Sihombing saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Pemda di Palu, Selasa.
Dia menjelaskan pihaknya bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan terhadap panitia Munas KAHMI, agar dapat mengelola dana hibah Pemda itu dengan baik.
"Kami minta juga KAHMI untuk tidak memberikan gratifikasi kepada oknum pejabat di Pemda, kalau ada yang minta segera laporkan," jelasnya.
Evenri mengatakan bahwa nilai anggaran Rp14 miliar untuk keperluan Munas yang diberikan oleh Pemprov itu, seyogyanya harus berbanding lurus dengan nilai yang akan diterima Sulteng sebagai tempat penyelenggara.
Sebab, pihaknya menilai KAHMI merupakan organisasi dengan integritas tinggi yang melalui beberapa kader sudah ditunjukkan dengan cara menjadi pemimpin di Indonesia.
"Maka jadikan Munas XI KAHMI sebagai ladang amal kebaikan untuk Sulawesi Tengah," ucap Evenri.
Sementara Ketua Majelis Wilayah KAHMI Sulteng, Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan pihaknya telah meminta pendampingan BPKP untuk akuntabilitas pengelolaan dana hibah Pemda Sulteng.
"Kegiatan bimbingan teknis ini adalah sebagai implementasi dari pendampingan yang sudah kami minta ke BPKP," tutur Mulhanan.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar nantinya Munas XI KAHMI Sulteng yang dijadwalkan 24-28 November 2022 dapat berjalan dengan baik.
"Mudah-mudahan berjalan dengan baik, sehingga Sulteng akan turut merasakan dampak langsung dari Munas tersebut," demikian kata Wakil Wali Kota Palu periode 2008-2015 itu.
