Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk membahas pengembangan kawasan hunian tetap (huntap) penyintas korban bencana sebagai percontohan program kota tanpa kumuh (Kotaku) di provinsi itu.
"Kami menyampaikan tentang upaya mencegah kekumuhan di kawasan pemukiman agar tertata rapi," kata Kepala Project Unit (PMU) Kementerian PUPR Aswin G Sukahar saat bertemu Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, di Palu, Jumat petang.
Dia menjelaskan rencananya kawasan hunian tetap (huntap) korban bencana akan menjadi percontohan penanganan program Kotaku yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Oleh karena itu, kata dia, kawasan huntap menjadi pusat pertumbuhan permukiman baru di Palu perlu dijaga dari sisi keasrian dan keindahan, termasuk pengembangan hunian oleh masyarakat perlu pendampingan supaya tertata rapi.
"Kami menyampaikan kepada Wali Kota Palu agar mendorong peran kelompok kerja pengembangan kawasan permukiman (PKP) dan percepatan pembentukan Forum PKP," ujar Aswin.
Ia juga berharap kepada pemerintah daerah setempat agar dapat mendukung sepenuhnya program tersebut sebagai upaya menumbuhkan dan menata kawasan perkotaan, yang diawali dari kawasan permukiman baru.
Ia mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kota Palu masih memiliki "pekerjaan rumah" untuk menyelesaikan kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang ada di kawasan huntap tersebut.
Menurut dia, program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan melalui gerakan 100-0-100, dalam artian 100 persen akses air minum yang layak, kemudian 0 persen pemukiman kumuh serta 100 persen sanitasi layak.
"Tidak bisa dipungkiri masih ada tantangan di lapangan, sehingga perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah dengan mendorong peran pokja PKP dan segera membentuk forum PKP di Kota Palu," ucap Aswin.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan apa yang telah diprogramkan Kementerian PUPR menjadi bagian peningkatan kapasitas kawasan perkotaan.
Oleh karena itu, Pemkot Palu mendukung apa yang telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Pusat.
"Tentunya, apa yang diprogramkan ini sangat bermanfaat bagi kawasan kota khususnya Kota Palu, karena saat ini masih dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 28 September 2018," kata Wali Kota Palu.
