Dinas Perumahan Kota Palu terus berupaya kurangi kawasan kumuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu terus berupaya mengurangi kawasan kumuh di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah itu melalui berbagai program.
 

"Pascagempa kawasan kumuh Kota Palu menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kurang lebih 300 hektare. Setelah kami intervensi beberapa tahun terakhir, kekumuhan lingkungan berkurang menjadi 266 hektare," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Zulkifli yang ditemui di Palu, Rabu.
 

Pada penataan infrastruktur kota, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
 

Selain itu, intervensi kegiatan mengadopsi program nasional dari Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang secara konsisten masih digunakan hingga kini.
 

"Kalau hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak cukup untuk kegiatan penataan kawasan, sebab masih banyak program prioritas lainnya harus dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan bantuan Pemerintah Pusat, langkah ini memberikan kemudahan bagi Pemda untuk mengintervensi berbagai persoalan di perkotaan," papar Zulkifli.
 

Saat ini, katanya, instansi dipimpinnya fokus pada peningkatan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman, khususnya saranan dan prasarana infrastruktur.
 

"Dalam rangka mendukung Program Menuju Palu Terang, kami sedang berupaya menuntaskan pemasangan 11 ribu mata lampu jalan di tengah hingga pinggiran kota yang dimulai sejak Januari lalu, dan kini mata lampu terpasang baru sekitar 2.000-an," ujar Zulkifli.
 

Ia mengaku secara bertahap penuntasan kawasan kumuh terus dilakukan pihaknya, sebagaimana pemetaan Dinas Perumahan, bahwa kawasan padat penduduk di Kelurahan Ujuna, Kelurahan Lere dan Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat tepat di pusat kota dianggap kesan kumuh cukup tinggi, dan kini sebagian sudah tertangani.

Yang mana, intervensi program penataan infrastruktur menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dengan melihat tujuh indikator kumuh yakni kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, pengolahan air limbah, drainase lingkungan, pengolahan persampahan serta proteksi kebakaran.
 

"Program Kotaku sejalan dengan arah pembangunan Pemkot Palu, yang mana saat ini pemerintah setempat sedang gencar mengampanyekan kebersihan lingkungan menuju Palu Adipura 2023," demikian Zulkifli.