Penyaluran bantuan modal usaha 1.000 UMKM di Palu secara nontunai

id UMKM, bantuan usaha, modal usaha, dinas koperasi, Setyo Susanto, Pemkotpalu, Sulteng, pemulihan ekonomi

Penyaluran bantuan modal usaha 1.000 UMKM  di Palu secara nontunai

Ilustrasi- Dahyani (49), pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sedang mengemas keripik pisang yang baru saja digorengnya dalam bilik huntara di Kelurahan Mpanau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (24/11/2020). ANTARA/Izfaldi Muhammad

Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu mengemukakan bantuan modal usaha bagi 1.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah disalurkan secara nontunai atau melalui rekening bank.
 
"Pemkot Palu bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan ini. Bagian pelaku usaha yang sudah lolos verifikasi dokumen administrasi, selanjutnya mereka dibuatkan rekening bank, dan saat ini sudah ada 50 pelaku usaha mulai dibuatkan rekening bank," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu Setyo Susanto yang dihubungi di Palu, Senin.
 
Ia menjelaskan, bantuan modal usaha UMKM diberikan kepada pelaku usaha yang memang belum mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah maupun pihak lain, yang mana sasarannya yakni usaha sektor informal.
 
Dimana, intervensi pemerintah setempat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan UMKM menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemkot Palu.
 
"Proses ini cukup panjang, sebab kami harus memastikan setiap UMKM memasukkan berkas belum pernah menerima bantuan pemerintah dan pihak lain sebelumnya, termasuk meninjau langsung kegiatan usaha mereka," ucap Setyo.
 
Pemkot Palu menargetkan, pengurusan buku rekening bank bagi penerima bantuan paling lama 10 hari ke depan rampung, sehingga diharapkan penyaluran lebih cepat.
 
Sebagaimana harapan kepala daerah, bahwa UMKM penerima bantuan itu memiliki omset di bawah Rp5 juta, serta penghasilan kurang dari Rp2,5 juta dan tidak memiliki lapak penjualan tetap.
 
"Nilai bantuan per UMKM Rp2 juta. Dengan harapan pelaku usaha informasi ini bisa meningkatkan produksi mereka serta dapat mencukupi kebutuhan keluarga," ujar Setyo.
 
Dari bentuk pemberdayaan tersebut, Pemkot Palu mengeluarkan dana kurang lebih Rp2 miliar, sebagai mana program ini adalah bagian dari program prioritas pemerintah setempat dalam menghidupkan kegiatan usaha sektor informal.
 
"Setelah mereka menerima dana itu, kami tetap melakukan pemantauan, agar bantuan tersebut digunakan sebagai mana mestinya. Sebab, di masa-masa sulit seperti ini UMKM sangat berperan dan membantu peningkatan ekonomi daerah," demikian Setyo.