"UIN Datokarama beserta seluruh perangkatnya termasuk mahasiswa harus terlibat untuk membantu menyukseskan Pemilu 2024. Wujud bantuan itu dilakukan dengan menjaga situasi dan kondisi Pemilu 2024 agar berlangsung secara aman dan damai, tanpa ada politisasi SARA dan politisasi identitas," kata Profesor Lukman S Thahir, dihubungi dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin, terkait dengan pelaksanaan KKN UIN Datokarama tahun 2023.
UIN Datokarama segera menurunkan 1.000 mahasiswa KKN Angkatan XI Gelombang I Tahun 2023 di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pelaksanaan KKN di dua kabupaten tersebut dimulai tanggal 30 Oktober - 30 November 2023.
Bawaslu menyatakan dua kabupaten tersebut termasuk dalam daerah rawan terkait dengan politik uang dan politik identitas, yang dapat mengganggu kualitas pemilu 2024.
Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan tahapan kampanye pemilihan umum serentak mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
Rektor menegaskan mahasiswa KKN, panitia KKN, dan dosen pembimbing mahasiswa KKN, tidak boleh terlibat atau mengarahkan mahasiswa KKN agar mengampanyekan peserta pemilu kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan KKN.
"UIN Datokarama tidak terlibat dalam dukung mendukung peserta pemilu, juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis sebagai tim pemenangan atau tim sukses. Oleh karena itu, tidak boleh ada mahasiswa KKN maupun dosen pembimbing yang terlibat dalam politik praktis tersebut," tegas Rektor Lukman S Thahir.
Rektor menyatakan bahwa mahasiswa KKN, dosen pembimbing dan panitia KKN, harus menjadi perekat persatuan dan kesatuan masyarakat di tengah perbedaan yang ada, termasuk perbedaan sikap politik dan pilihan politik.
Dalam konteks itu, Guru Besar sekaligus Pakar Filsafat Agama UIN Datokarama ini menyatakan komponen UIN Datokarama harus mengedepankan dan menularkan kepada masyarakat pemikiran dan sikap yang moderat.
"Konsepsi moderasi inilah yang menjadi pendekatan kita dalam membina masyarakat agar tidak terjebak dalam politisasi SARA dan politik identitas," ungkapnya.
Profesor Lukman yang juga Ketua Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah mengemukakan politik identitas mencederai agama, budaya suku dan bahasa. Karena dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2024.
"Dan tentu hal ini sangat mencederai nilai kemanusiaan, padahal agama, budaya dan adat istiadat, sangat menjunjung tinggi nilai - nilai kemanusiaan," sebutnya.
Kelompok atau pihak yang menggunakan politik identitas, kata dia, cenderung memanfaatkan manusia secara politis karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis, dan gender, atau agama tertentu.
"Di sinilah peran komponen UIN Datokarama untuk mencegah politisasi identitas, dengan mengedepankan konsepsi moderasi," ujarnya.
