Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempercepat penyaluran beras kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya inflasi sekaligus demi memenuhi kebutuhan pangan warga.
"Penyaluran pangan berupa beras harus dipercepat sebelum akhir November 2023," kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulteng Rudi Dewanto, di Kota Palu, Rabu, terkait dengan pengendalian inflasi.
Dalam keterangan tertulis Dinas Kominfo Santik Sulteng disebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sulawesi Tengah masih rendah.
Dalam keterangan itu disebutkan bahwa bulan September sampai November 2023, ditargetkan 7.800 ton beras, sedangkan yang terdistribusi baru sekitar 75 ton.
Oleh karena itu, Rudi berharap, penyaluran bantuan pangan beras dapat dipercepat dan selesai sebelum akhir bulan November 2023.
Pangan beras menjadi satu komoditas sasaran Pemprov Sulteng dalam kegiatan pengendalian inflasi di samping komoditas gula pasir dan cabai merah.
Dalam perkembangan harga sesuai dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas pangan beberapa jenis komoditas seperti beras, cabai merah dan gula pasir mengalami kenaikan harga pada pekan ke dua September 2023 di beberapa provinsi lain.
"Oleh karena itu, hal ini harus diantisipasi salah satunya dengan menggencarkan penyaluran beras kepada masyarakat," sebutnya.
Saat ini cadangan beras Sulawesi Tengah sampai dengan minggu kedua bulan September 2023 relatif stabil, yaitu sebesar 61,56 ton. Stok gula pasir Sulawesi Tengah per 18 September 2023 sebesar 404 ton.
Selanjutnya, stok minyak goreng, Sulawesi Tengah cukup aman, tetapi untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) terbilang cukup tinggi yaitu berada pada kisaran harga Rp14.500/liter sementara harga di pasaran mencapai Rp18.000/liter.
Oleh karena itu, Rudy berharap agar hal ini menjadi perhatian bagi dinas terkait.
Pemprov Sulteng percepat penyaluran bantuan beras untuk cegah inflasi
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sulteng Rudi Dewanto (Dok Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng)
