90 ribu warga miskin Parigi Moutong belum dapat jaminan kesehatan

id DPRD Parimo, BPJS, JKN-KIS

90 ribu warga miskin Parigi Moutong belum dapat jaminan kesehatan

Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto. ANTARA/Moh Ridwan

Kami mendorong pihak eksekutif sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan jaminan kepada warga kurang mampu melalui kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi mereka yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri
Parigi (ANTARA) - Sebanyak 90 ribu jiwa lebih warga miskin di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah belum tersentuh program jaminan kesehatan dari pemerintah melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan.

Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto di Parigi, Rabu mengatakan warga yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah setempat mengakomodasi mereka mendapatkan jaminan itu agar warga miskin tidak terbebani saat berobat di rumah sakit maupun layanan kesehatan lainnya.

"Kami mendorong pihak eksekutif sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan jaminan kepada warga kurang mampu melalui kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi mereka yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri," ujar Sayutin yang juga Politisi Partai NasDem.

KIS merupakan program pemerintah pusat yang dikhsuskan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa menjangkau layanan kesehtan yang prima dengan pembiayaannya dibebankan kepada negara, yang mana KIS merupakan perluasan dari program Jamina Kesehatan Nasional (JKN).

Dia memaparkan, berdasarkan data pemerintah setempat saat ini masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan mandiri sekitar 95 ribu jiwa, sedangkan warga miskin yang belum tersentuh oleh program tersebut sekitar 90 ribu jiwa lebih.

Data BPJS Kesehatan menunjukan, sekitar 10 ribu jiwa warga miskin Parigi Moutong menggunakan fasilitas kesehatan atau berobat di rumah selama kurun waktu 2019.

"Kita perlu melihat realisasi tagihan BPJS dan mencocokan data orang sakit yang mendapat perawatan medis di rumah sakit kurun waktu enam bulan kedepan untuk dijakdikan bahan evaluasi," kata dia menambahkan.

Menurutnya, jika warga miskin di daerah itu tidak ingin ikut program jaminan kesehatan nasional, paling tidak pemerintah kabupaten setempat perlu mengambil langkah konkret menanggulangi pembiayaan jamina kesehatan melalui program daerah dengan anggaran yang disediakan sekitar Rp48 miliar, dan tahun 2021 direncanakan anggaran untuk jamina kesehatan mendapat tambahan Rp20 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Parigi Moutong.

"Saya kira dengan anggaran Rp48 miliar mampu menjamin 90 ribu lebih jiwa yang belum tersentuh program jaminan kesehatan," katanya.
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar