Palu, (antarasulteng.com) - Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan sedunia Ali Masykur Musa meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah agar mulai mengaudit pengelolaan lingkungan di daerah khususnya terkait dengan pertambangan.
Anggota BPK RI mengemukakan hal itu di hadapan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola bersama jajarannya dan jajaran BPK Perwakilan Sulawesi Tengah dalam tatap muka di lingkungan kantor gubernur setempat di Palu, Kamis.
Dia mengatakan sudah saatnya meningkatkan audit pertambangan di daerah khususnya di Sulawesi Tengah karena daerah ini sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan APBD 2012.
Ali Masykur mengatakan akibat tidak dikontrolnya pengelolaan pertambangan secara baik banyak kebocoran uang negara akibat kekurangan bayar pajak dari izin usaha pertambangan yang diterbitkan pemerintah.
"Pada tahun pertama (2009/2010) saya di BPK, dari 60 perusahaan pemegang IUP saya menemukan kekurangan bayar Rp1,2 triliun," katanya.
Dia mengatakan setelah tahun kedua di BPK kekurangan pembayaran tersebut sudah berkurang hampir separuh dari tahun sebelumnya.
Ali Masykur mengatakan jika kasus pertambangan tersebut diselamatkan pendapatan negara bisa lebih banyak bahkan bisa menyentuh Rp2.000 triliun.
Dia mengatakan semakin banyak pemasukan untuk negara maka semakin banyak pula dana yang bisa ditransfer ke daerah melalui dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus.
Mantan anggota DPR RI itu mengatakan saat ini pemerintah daerah sedang mengobral IUP sehingga perlu ditertibkan melalui mekanisme verifikasi (clear and clean) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
Ali Masykur khawatir jika tidak ada kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam di tanah air, maka sumber daya alam tersebut bisa habis dan menempatkan Indonesia sebagai negera impor energi dan mineral.
Kondisi ini kata dia bisa menggerus devisa negara. Di sektor minyak saja kata dia, setiap hari negara ini terpaksa harus mengimpor minyak 600 ribu barel per hari.
Dia meminta kepada pemerintah daerah agar tidak menghabiskan sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut. (skd)
Berita Terkait
Tiga oknum prajurit TNI dituntut hukuman mati terlibat kasus pembunuhan
Senin, 27 November 2023 14:21 Wib
Ibu dari Imam Masykur diperiksa Polisi terkait laporan penculikan anaknya
Kamis, 21 September 2023 5:49 Wib
Yahdi Basma pimpin NasDem Kota Palu
Senin, 28 Desember 2020 19:13 Wib
NasDem Sulteng: Delmard Siako langgar aturan partai
Rabu, 28 Oktober 2020 20:40 Wib
Kemendagri diharap segera selesaikan tapal batas sulteng-sulbar
Senin, 11 Februari 2019 20:13 Wib
Legislator: saatnya membangun jalan Banawa Selatan-Riopakava
Sabtu, 9 Februari 2019 2:56 Wib
Legislator : pemda perlu percaya diri bangkit pascagempa
Senin, 29 Oktober 2018 7:29 Wib
Pemerintah perlu susun rencana kerja penanggulangan pascagempa-likuifaksi
Selasa, 16 Oktober 2018 20:09 Wib