Pembangunan huntara PUPR kekurangan lahan, pengerjaannya libatkan kontraktor lokal

id Huntara PUPR,kekuranan lahan

Pembangunan huntara PUPR kekurangan lahan, pengerjaannya libatkan kontraktor lokal

Dr Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Satgas Tanggap Darurat Bencana Sulteng Kementerian PUPR. (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)

Rudy Novrianto: pembngunan huntara melibatkan kontraktor lokal melalui Gapensi Sulteng
Palu  (Antaranews Sulteng) - Pembangunan hunian sementara (huntara) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi para korban bencana alam di Palu, Sigi dan Donggala, masih kekurangan lahan seluas 13 hektare untuk pembangunan 400-an unit.

Selain kekurangan lahan, kata Kepala Satgas Kementerian PUPR untuk tanggap darurat bencana di Sulteng, Arie Setiadi yang dihubungi di Palu, Selasa, masalah lain yang dihadapi adalah lahan-lahan yang disediakan belum sepenuhnya steril untuk huntara Kementerian PUPR.

Menurut dia, pihaknya telah mendapat alokasi lahan untuk pembangunan huntara pada 48 titik yang tersebar di Kota Palu 21 titik, Sigi 18 titik dan Donggala sembilan titik.

"Namun ketika kami akan masuk untuk penyiapan lahan, ternyata beberapa lokasi telah dimasuki masyarakat dan lembaga-lembaga donor untuk membangun hunian juga," ujar mantan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR itu.

Kekurangan lahan pembangunan huntara ini, kata Arie, sudah dibahas dalam rapat khusus yang dipimpin Gubenrur Sulawesi Tengah Longki Djanggola di rumah jabatan gubernur pada Jumat (9/11) malam, dihadiri Wali Kota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala dan sejumlah pimpinan instansi terkait.

"Dalam rapat itu, sudah dipetakan lahan-lahan yang akan dilalokasikan untuk pembangunan huntara PUPR. Sekarang dalam proses dan diharapkan bisa teralokasi dalam waktu dekat sehingga target pembangunan huntara bisa selesai sesuai jadwal pada 25 Desember 2018.

Hingga Sabtu (10/11), kata Arie, sudah 506 unit huntara yang diselesaikan pembangunannya dari target 1.200 unit.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola saat memimpin rapat percepatan pembangunan huntara di kediaman dinasnya Jumat (9/11) meminta agar Satgas Kementerian PUPR membangun komunikasi yang intensif degan wali kota dan bupati setempat yang akan menjadi lokasi pembangunan huntara agar semua kendala di lapangan bisa segera diselesaikan.

Baca juga: Kementerian PUPR selesaikan 506 unit hunian sementara
Baca juga: Wapres: rumah rusak berat dibantu Rp50 juta, sedang Rp25 juta, ringan Rp10 juta
Baca juga: Pemkab Donggala dinilai lamban bangun huntara pascagempa


Gubernur juga menyampaikan bilamana ada bantuan dari lembaga non-pemerintah untuk membangun huntara pada lokasi tanah masyarakat yang rumahnya

Data pada pusat data dan informasi kebencanaan (Pusdatin) Pemprov Sulteng mencatat kebutuhan huntara untuk korban bencana Palu, Sigi dan Donggala adalah Kota Palu 7.500 bilik, Kabupaten Sigi 7.944 bilik dan Kabupaten Donggala 4.742 bilik.

Semetara itu Staf Ahli Menteri PUPR bidang Komunikasi Rudy Novrianto menjelaskan bahwa pembangunan 1.200 unit huntara juga melibatkan pengusaha lokal melalui Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Sulteng untuk memberdayakan pengusaha dan tenaga kerja lokal.

Dari 1.200 unit yang akan dibangun hingga 25 Desember 2018, hanya 850 unit yang ditangani langsung Kementerian PUPR sementara selebihnya diserahkan kepada Gapensi Sulteng.

Huntara-huntara itu bernilai sekitar Rp500 juta/unit. Setiap huntara terdiri atas 12 bilik berukuran 18 meter persegi, dibangun dengan rangka baja ringan, dindin dan plafon berbahan GRC, atap seng, lantai papan.

Bangunan ini akan dilengkapi sanitasi, dapur umum, tempat parkir, sarana air bersih, listrik 450 watt perbilik serta sekolah TK dan SD.
 
 Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) Kementerian PUPR di Kelurahan Duyu,Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (1/11/2018). (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)